Identifikasi Tingkat Pelayanan Prasarana Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal di Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung

Raja Pardomuan Harahap, Hani Burhanudin

Abstract


Abstract. The minimum service standard is a term in public service that concerns the quality and quantity of public services provided by the government as an indicator of public welfare. Kiaracondong Subdistrict is one of the 4 (four) Subdistricts in SWK Karees. Based on the RTRW of Bandung City in 2011-2031, Kiaracondong Subdistrict is included in the high density population classification, which is 21,228 Souls / Km2, with the condition of road network infrastructure that still experiences obstacles such as congestion and damaged road conditions, there are still a number of inundation locations. with a long duration, there are still people who do not have a private septic tank, there are still people who have not received garbage transportation services, and there are still people who have not received clean water network services either with piping or non-piping systems. In connection with these problems, of course the infrastructure services that are there are lacking and minimal to meet and serve the daily needs of the community. This study uses various analyzes such as accessibility index analysis, mobility index analysis, road condition analysis, wastewater management analysis, analysis of inundation area reduction, solid waste management analysis, and analysis of clean water services with the final results in the form of service levels of each type of infrastructure, whether it has met minimum service standards or not.

Keywords: Infrastructure, SPM, Service Level.

Abstrak. Standar pelayanan minimal merupakan istilah dalam pelayanan publik (public policy) yang menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan public yang disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Kecamatan Kiaracondong merupakan salah satu dari 4 (empat) Kecamatan yang ada di SWK Karees. Berdasarkan RTRW Kota Bandung tahun 2011-2031, Kecamatan Kiaracondong termasuk kedalam klasifikasi penduduk kepadatan tinggi yaitu 21..228 Jiwa/Km2, dengan kondisi prasarana jaringan jalan yang masih mengalami kendala seperti kemacetan dan kondisi jalan yang rusak, masih ditemukan beberapa lokasi yang terdapat genangan dengan durasi yang cukup lama, masih ada masyarakat yang belum memiliki septic tank pribadi, masih ada masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah, dan masih ada masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan jaringan air bersih baik dengan sistem perpipaan maupun non perpipaan. Berkaitan dengan permasalahan tersebut maka tentu pelayanan prasarana yang ada di sana kurang dan minim untuk memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat sehari-hari. Studi ini menggunakan berbagai analisis seperti analisis indeks aksesibilitas, analisis indeks mobilitas, analisis kondisi jalan, analisis pengelolaan air limbah, analisis pengurangan luas genangan, analisis pengelolaan persampahan, dan analisis pelayanan air bersih dengan hasil akhir berupa tingkat pelayanan dari masing-masing jenis prasarana, apakah sudah memenuhi standar pelayanan minimal atau belum.

Kata Kunci: Prasarana, SPM, Tingkat Pelayanan.


Keywords


Prasarana, SPM, Tingkat Pelayanan

Full Text:

PDF

References


Ajeng Dwi Handayani dan Nany Yuliastuti. 2013. Identifikasi Ketersediaan dan Kualitas Sarana Prasarana Lingkungan di Urban Fringe Area Kelurahan Pudakpayung. Jurnal Teknik PWK Vol. 2, No.3. Semarang: UNDIP

Aswar. 1986. Faktor Yang Berpengaruh Dalam Pengelolaa Sampah. http://www.academia.com. Di akses pada tanggal 15 Mei 2019

Badan Pusat Statistik.2018. Kecamatan Kiaracondong Dalam Angka. Bandung. Badan Pusat Statistik Kota Bandung.

Badan Standarisasi Nasional. 2004. Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan. Bandung: Badan Standarisasi Nasional.

Dharoko. 1993. Analisis Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pada Lingkungan Permukiman di Wilayah Kota Palu. http://www.academia.edu. Di akses pada tanggal 15 Mei 2019

Fakhli. 2017. Definisi Septic Tank dan Proses Pembuatannya Agar Tidak Mencemari Air dan Tanah Sekitar. http://www.kumpulengineer.com Di akses pada tanggal 15 Mei 2019

Hesmar.2002. Drainase Perkotaan. Edisi Pertama. Yogyakarta : Penerbit Universitas Indonesia.

Miro. Fidel. 2005. Analisis Pemilihan Moda Transportasi Umum Rute Padang-Jakarta. http://www.journals.itb.ac.id. Di akses pada tanggal 15 Mei 2019

Miro. 2005. Pengaruh Sistem Tata Guna Lahan Terhadap Aksesibilitas dan Mobilitas. http://eprints.undip.ac.id. Di akses pada tanggal 15 Mei 2019

Mudianto. Arif. 2014. Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sarana dan Prasarana Kabupaten Kutai Timur. Tugas Akhir Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.

Nitikesari. 2005. Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah. http://www.kumpulengineer.com .Di akses pada tanggal 15 Mei 2019

Peraturan Daerah Kota Bandung No.18 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031.

Pratama. Cahya Furqon. 2013. Analisis Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pada Permukiman Komunitas Pemulung Di Kota Kediri. Tugas Akhir Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.

Puspita Dina dan Djoko Suwandono. 2014. Evaluasi Ketersediaan Sarana dan Prasarana Permukiman Di keluarahan Bandarjo Kabupaten Semarang. Jurnal Teknik PWK Vol. 3, No.4. Semarang: UNDIP

Republik Indonesia. 2001. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.534/KPTS/M/2001 Tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman. Jakarta.

Setiana. 2018. Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan di Wilayah Kota Bandar Lampung. Tugas Akhir Fakultas Teknik. Lampung. Universitas Lampung.

Sinulingga. Budi D. 1999. Pembangunan Kota Tinjauan Regional dan Lokal. http://www.eprints.umm.ac.id. Di akses pada tanggal 15 Mei 2019

Sugiono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta

Suripin.2004. Drainase Perkotaan Yang Berkelanjutan. Edisi Pertama. Yogyakarta : Penerbit Universitas Indonesia

Tamin. 2000. Pengaruh Sistem Tata Guna Lahan Terhadap Bangkitan dan Tarikan Pergerakan Manusia. http://www.elib.unikom.ac.id. Di akses pada tanggal 15 Mei 2019

Undang-undang Republik Indonesia No.4/1992 Tentang Perumahan dan Permukiman

Wahyu. 2008. Pendekatan dan Tekonologi Pengelolaan dan Pengolahan Sampah. http://www.eprints.umm.ac.id. Di akses pada tanggal 15 Mei 2019




Flag Counter