Upaya Pengendalian Penggunaan Ruang (Studi Kasus : Kawasan Perdesaan Kerandin-Bukit Langkap, Kecamatan Lingga Timur, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau)

Abstract

Abstract. Coastal areas are multi-activities area where each activity influences each other. The diversity of activities combined with strong linkages potencially create conflict between activities and coastal ecosystems. The direction on spatial policy is dominated by the development of wetland agriculture. This policy has the potential to cause conflict with other activities and coastal ecosystems. Then it is necessary to arrange efforts to control the use of space with the aim of realizing harmony in the use of space. Harmony parameters in this study is environmental carrying capacity and identification of potential conflicts. The results of the analysis include (1) the carrying capacity of water resources for the population and ponds > 1 means that it is able to support the population. (2) Carrying capacity of wetland agriculture, number <1 means that it is unable to support activities. (3) Carrying capacity of settlements of numbers> 1 means that they still still able to support activities. (4) The carrying capacity of tourism in Serim Beach can accommodate 1,703 tourists and Mangrove Forest can accommodate 29,951 tourists. (5) Potential conflicts on the basis of environmental carrying capacity indicate that the development of rice fields has the potential to cause conflicts with other activities and coastal ecosystems. (6) The results of a potential conflict mapping analysis indicate that wetland agricultural activities, coastal rock mining, coastal sand mining, and charcoal wood factories have the potential to cause severe conflict with several types of activities. (7) The results of the SWOT analysis have turn around scenario that means management needs to be done to reverse negative trends. Controlling efforts in the use of the space are re-planning the planned development of wetland agriculture, stopping sand mining activities and starting to develop tourism activities, stopping coastal rock mining activities, and affirming the rules for mangrove forest rehabilitation for the exploiting parties.

Keywords: Coastal Area, Space Use Conflict, Controlling Efforts.

Abstrak. Wilayah pesisir umumnya multi-kegiatan yang mana masing-masing kegiatan saling mempengaruhi. Keragaman kegiatan dikombinasikan dengan keterkaitan yang kuat berpotensi menimbulkan konflik antar kegiatan dan dengan ekosistem pesisir. Arahan pada kebijakan spasial didominasi pengembangan pertanian lahan basah. Kebijakan ini berpotensi menimbulkan konflik dengan kegiatan lain dan ekosistem pesisir. Maka perlu disusun upaya pengendalian penggunaan ruang dengan tujuan mewujudkan keserasian penggunaan ruang. Parameter keserasian dalam penelitian ini daya dukung lingkungan dan identifikasi potensi konflik. Hasil analisis diantaranya (1) Daya dukung sumberdaya air untuk penduduk dan tambak angkanya > 1 artinya mampu mendukung populasi. (2) Daya dukung pertanian lahan basah angkanya < 1 artinya tidak mampu mendukung kegiatan. (3) Daya dukung permukiman angkanya > 1 artinya masih mendukung kegiatan. (4) Daya dukung pariwisata Pantai Serim mampu menampung 1.703 jiwa wisatawan dan jenis wisata Hutan Mangrove mampu menampung 29.951 jiwa wisatawan. (5) Potensi konflik atas dasar daya dukung lingkungan menunjukkan pengembangan sawah berpotensi menimbulkan konflik dengan kegiatan lain dan ekosistem pesisir. (6) Hasil analisis pemetaan potensi konflik menunjukkan bahwa kegiatan pertanian lahan basah, pertambangan batu pantai, pertambangan pasir pantai, dan pabrik kayu arang berpotensi menimbulkan konflik berat dengan beberapa jenis kegiatan. (7) Hasil analisis SWOT didapat skenario turn around artinya perlu dilakukan pengelolaan untuk membalikkan kecenderungan-kecenderungan negatif. Upaya pengendalian penggunaan ruang dintaranya merencanakan ulang rencana pengembangan lahan sawah, menghentikan kegiatan pertambangan pasir dan mulai mengembangkan kegiatan wisata, menghentikan kegiatan pertambangan batu pantai, dan penegasan terhadap aturan rehabilitasi hutan mangrove bagi pihak pelaku pemanfaatan.

Kata Kunci: Wilayah Pesisir, Konflik Penggunaan Ruang, Upaya Pengendalian.