Evaluasi Kelayakandan Penentuan Pusat Pertumbuhan Kabupaten Caringin sebagai Kabupaten Baru di Provinsi Banten

Raden Ruky Apiriandi, Ira Safitri Darwin

Abstract


Abstract. Pandeglang Regency as the largest Regency in Banten Province, has been planned and expanded from 2004. The division of Pandeglang Regency into Caringin Regency in 2007 was rejected by the Ministry of Home Affairs based on the results of a study by the University of Indonesia's Independent Faculty of Law. In 2012 the application for pemekaran was carried out again, but in 2013 it was rejected due to a moratorium on the territory. In 2019 the moratorium will be revoked. The author is interested in evaluating the feasibility of Caringin Regency as a new Regency, if the value is better than 2007 and 2013 or not, besides that the author also wants to propose which sub-districts are eligible to be the growth centers of Caringin Regency. This division is motivated by 1) the disparity factor in the northern and southern parts of Pandeglang Regency. 2) Historical factors, where Caringin District was once a "Regentschap Tjiringin" during the Dutch East Indies, 3) Factors of economic potential owned by caringin (tourism, agriculture, animal husbandry, and home industry). Evaluation of the establishment and determination of the growth center of Caringin Regency as a new District in Banten Province uses PP No. 78 of 2007 and theoretical studies and scoring methods are used for the analysis, including in determining the growth center. Evaluation results indicate that Caringin Regency is eligible to become a new district with a total score of 404 (very feasible) up from the results of the 2007 assessment to 344 and the 2013 assessment with a score of 399. The results of the Pandeglang District assessment as an independent district after releasing Caringin District with a score of 425 were assessed able to. Subdistrict which is considered the most appropriate to be the center of growth is Labuan Subdistrict. This feasibility is seen from gravity analysis, accessibility, rank size, scalogram, density of occupation, land built, and weighting of the economy.

Keywords: Evaluation; Appropriateness; Center for Growth; Caringin; New District

 

 

Abstrak. Kabupaten Pandeglang sebagai Kabupaten terbesar di Provinsi Banten, telah direncanakan dan dimekarkan dari tahun 2004. Pemekaran Kabupaten Pandeglang menjadi Kabupaten Caringin ditahun 2007 ditolak oleh Depdagri berdasarkan hasil kajian Tim Independen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tahun 2012 pengajuan pemekaran dilakukan kembali, namun di tahun 2013 ditolak karena adanya moratorium  wilayah. Tahun 2019 moratorium Akan dicabut. Penulis tertarik untuk mengevaluasi kelayakan Kabupaten Caringin sebagai  Kabupaten baru, apabila nilainya lebih baik dari tahun 2007 dan 2013 atau tidak, selain itu penulis juga ingin mengajukan kecamatan mana yang layak dijadikan pusat pertumbuhan Kabupaten Caringin. Pemekaran ini di latarbelakangi oleh 1) faktor disparitas wilayah bagian utara dan bagian selatan di Kabupaten Pandeglang. 2) Faktor sejarah, dimana Kabupaten Caringin pernah menjadi “Regentschap Tjiringin” pada masa Hindia Belanda, 3) Faktor potensi ekonomi yang dimiliki caringin ( pariwisata, pertanian , peternakan, dan home industri). Evaluasi pembentukan dan penentuan pusat pertumbuhan Kabupaten Caringin sebagai Kabupaten baru di Provinsi Banten menggunakan PP No 78 tahun 2007 dan kajian teoritis dan metode skoring digunakan untuk analisisnya, termasuk dalam penentuan pusat pertumbuhan.  Hasil evaluasi menunjuk Kabupaten Caringin layak untuk menjadi kabupaten baru dengan total skor 404  (sangat layak) naik dari hasil penilaian tahun 2007 yang menjadi 344 dan penilaian tahun 2013 dengan skor 399. Hasil penilaian Kabupaten Pandeglang sebagai kabupaten mandiri setelah melepas Kabupaten Caringin dengan skor 425 dinilai mampu. Kecamatan yang dinilai paling tepat untuk dijadikan pusat pertumbuhan adalah Kecamatan Labuan. Kelayakan ini dilihat dari analisis gravitasi, aksesbilitas, rank size, skalogram, kepadatan pendudukan, lahan terbangun, dan pembobotan perekonomian.

Kata Kunci : Evaluasi; Kelayakan; Pusat Pertumbuhan; Caringin; Kabupaten Baru


Keywords


Evaluasi; Kelayakan; Pusat Pertumbuhan; Caringin; Kabupaten Baru

Full Text:

PDF

References


Departemen Agama RI. Tahun 2011, Al-Quran dan Terjemahnya.

Ardianto Maksimilianus Gai., Wahyu Hidayat., dkk. 2010. Kajian Kesiapan Maumere menjadi Kota Otonom. Jurnal Tata Kota dan Daerah Volume 2 Nomor 1, Juli 2010. Malang. Hal 1-15

Badan Penelitian dan Pengembangan. Depagri, 2007. Kajian Pemekaran Wilayah Pandeglang. Jakarta.

Berry, Brian J.L. 1964. Regional Development and Planing United State of America, The Massachusetts Institute of Teknology.

Darmawan, Syahrial. 2014. Pembentukan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara. Thesis. Universitas Hasanudin. Makassar:

Delly, Massaputro. 2017. Perjuangan Rakyat Banten Bagian Selatan Menuju Daerah Otonom. Jakarta: Mer-C Publishing.

Lembaga Penelitian Unpad, 2007. Studi Kelayakan Pemekaran Wilayah Kabupaten Cianjur. Universitas Padjajaran. Bandung:

Nurzaman. 2012. Perencanaan Wilayah dalam Konteks Indonesia. Bandung: ITB.

Oksap Adhayanto., Handrisal., dan Irman. Kajian Strategis Pemekaran Kecamatan di Daerah Perbatasan (Studi Pemekaran Kecamatan Sugie Besar Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau) Jurnal Selat, Volume 29, Nomor 2, Mei 2015. Kepulauan Riau: LPPM Umrah. Hal 472-488

Parioribo, Yoram. 2013. Jurnal Studi Kelayakan Pemekaran Kabupaten Napa Swandiwe dari Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua. (Online) (http://ejournal.unsrat.ac.id, 22 mei 2018)

Puspitasari, Ratty. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Daerah Baru (Studi Kelayakan Secara Adminitratif Kabupaten Indagiri Selatan).Jom FISIP Volume 1 Nomor 2 , Oktober 2014 Riau: Universitas Riau.

Safitri, Ira., Mayzonny hendrick. Penentuan Struktur PKW Kadipaten melalui Pendekatan Analisis Cluster, Skalogram dan Analisis lokasi. Jurnal Statistik Volume 14 Nomor 2, November 2014 Hal 77-86

Subagyo. 2006. Analisis Kelayakan Pemekaran Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Bandung: Universitas Jenderal Aghmad Yani.

Sugiyono. 2014. Metode Kombinasi (mixed Methods). Bandung: Alphabeta.

Suwaryo, Utang, Dkk, Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran. 2018 Studi Kelayakan Pemekaran Wilayah Kabupaten Cianjur. Cianjur: Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Tarigan (2005) dalam Malik (2006). ”Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota”. Summary Report

Publikasi Pemerintah :

Badan Pusat Statistik. 2018. Kabupaten Lebak Dalam Angka 2018. Lebak, Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak

Badan Pusat Statistik. 2018. Kabupaten Serang Dalam Angka Tahun 2018. Serang Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang

Badan Pusat Statistik. 2018. Kabupaten Tangerang Dalam Angka Tahun

Tangerang. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang.

Badan Pusat Statistik. 2012-2018. Kecamatan Carita Dalam Angka 2012-2018 Kecamatan Carita. Pandeglang : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang.

Badan Pusat Statistik. 2012-2018. Kecamatan Cikedal Dalam Angka 2012-2018 Kecamatan Cikedal Pandeglang : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang.

Badan Pusat Statistik. 2012-2018. Kecamatan Jiput Dalam Angka 2012-2018 Kecamatan Jiput. Pandeglang : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang.

Badan Pusat Statistik. 2012-2018. Kecamatan Labuan Dalam Angka 2012-2018 Kecamatan Labuan. Pandeglang : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang.

Badan Pusat Statistik. 2012-2018. Kecamatan Pagelaran Dalam Angka 2012-2018 Kecamatan Pagelaran. Pandeglang : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang

Badan Pusat Statistik. 2012-2018. Kecamatan Patia Dalam Angka 2012-2018 Kecamatan Patia. Pandeglang : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang

Badan Pusat Statistik. 2012-2018. Kecamatan Sukaresmi Dalam Angka 2012-2018 Kecamatan Sukaresmi. Pandeglang : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang

Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Pandeglang Dalam Angka Tahun 2017, Kabupaten Pandeglang. Pandeglang : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang

Landasan Hukum :

Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Daerah

Republik Indonesia. 2011. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten

Republik Indonesia. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang

Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 130/Kep.320- Huk/2007 tanggal 15 November 2007 Tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Cibaliung dan Kabupaten Caringin

Surat Bupati Pandeglang Nomor 130/238-Tapem/2007, tanggal 16 November 2007 Tentang Usulan Pembentukan Kabupaten Cibaliung dan Kabupaten Caringin, surat usulan ditunjukan Kepada Gubernur Banten




Flag Counter